BISNIS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PEMERINTAH

BISNIS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PEMERINTAH

BISNIS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PEMERINTAH

Kerjasama Pemerintah dengan Bisnis
Pemerintah menjaring bekerja sama dengan perusahaan untuk membangun hubungan kooperatif dan tujuan yang saling menguntungkan. Dasar dari kerjasama ini  terletak pada inti nilai-nilai sosial bangsa dan adat istiadat. bekerja secara bersama-sama sebagai sebuah keluarga mengarahkan dua kekuatan ini untuk menghasilkan keuntungan bagi masyarakat dan perusahaan.
 
Konflik Pemerintah dengan Bisnis
Dalam kondisi tujuan pemerintah dan tujuan bisnis yang tidak lagi sejalan, akan mengakibatkan pertentangan. Setelah terjadi skandal Enron, sebagai salah satu bentuk kegagalan dari industri pengauditan, badan pengawas pasar modal dan sekuritas Amerika (SEC) menerbitkan Sarbanes-Oxley Act  pada tahun 2003. Aturan ini membatasi kemampuan kantor akuntan publik untuk menawarkan jasa konsultasi dan pengauditan kepada kliennya. Pemerintah mungkin bertentangan terhadap bisnis dalam eksternalitas negatif muncul. Eksternalitas negatif, atau efek berlebih, disebabkan dalam manufaktur atau pendistribusian produk meningkatkan biaya-biaya tidak terencana atau tidak diinginkan (ekonomis, fisik atau psikologi) yang ditanggung oleh konsumen, pesaing, komunitas dekat, atau satakeholder bisnis lainnya. Untuk mengendalikan biaya-biaya tersebut, pemerintah bertindak mengatur tindakan bisnis. Hubungan pemerintah dan bisnis dapat mencangkup dari salah satu kerja sama sampai dengan salah satu konflik, dengan berbagai tahap diantaranya. Akan tetapi, hubungan ini dapat berubah secara drastis. Hubungan kooperatif pada satu isu tidak menjamin adanya kerjasama pada isu lainnya. Hubungan pemerintah-bisnis merupakan hal yang perlu diperhatikan secara hati-hati oleh para manajer untuk diarahkan menjadi kekuatan yang dapat mendorong hubungan positif bisnis dan pemerintah
 
Isu-Isu Legitimasi
Dalam berhubungan dengan ekonomi global, bisnis dapat menghadapi pemerintah yang mempunyai kekuasaan atau hak berkuasa. Para pemimpin politik dapat secara ilegal membuat undang-undang atau kekuatan legislatif, yang dapat menjadi kekuatan ekonomi atas bisnis. Pemilihan dapat dilakukan dengan curang, atau kekuatan militer yang digunakan sebagai alat kendali pemerintahan. Para manajer bisnis mungkin dihadapkan dalam kondisi untuk melakukan bisnis di suatu negara yang dipimpin oleh kekuasaan yang tidak sah. Kadangkala, mereka memilih untuk menjadi aktif secara politik, atau menolak untuk melakukan bisnis di Negara tersebut sampai dengan pemerintahan yang sah dibentuk. Kemampuan pemimpin pemerintahan dapat dipengaruhi oleh tindakan bisnis. Bisnis dapat melakukan pemboikotan hubungan ekonomi dengan sebuah negara atau memutuskan untuk menarik operasinya dari negara itu, sebagimana banyak dilakukan perusahaan Amerika  di Afrika Selatan untuk memprotes apertheid tahun 1970. Beberapa bisnis diperintahkan oleh negara mereka untuk tidak melakukan bisnis dengan negara lain karena perang atau dalam protes karena pemerintahan yang tidak sah.
 
TAKTIK  DAN  TINGKATAN DALAM LINGKUNGAN POLITIK UNTUK ORGANISASI BISNIS
Pengaruh Bisnis dalam Hubungannya dengan Pemerintah
Strategi politik perusahaan adalah sebuah langkah yang diambil oleh organisasi untuk memperoleh, mengembangkan dan menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan, sebagai contoh mengubah atau tidak mengubah alokasi sumberdaya tertentu dan dukungan pemerintah untuk sebuah proyek yang dilakukan oleh bisnis. Strategi ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan ekonomi perusahaan, untuk menghalangi pesaing mereka dan untuk menggunakan hak mereka dalam mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Beberapa perusahaan pada dasarnya menunggu masalah kebijakan publik, untuk muncul sebelum membangun strategi dalam mengatasi masalah tersebut. Sebagian besar perusahaan memahami pentingnya memiliki strategi politik perusahaan, yaitu apakah perusahaan memiliki sumber daya yang substansial untuk melobi para politisi atau hanya mencoba untuk bertemu politisi lokal di pertemuan komunitas. Semua perusahaan perlu memiliki tujuan yang jelas, pesan dan rencana untuk terlibat dalam lingkungan politik meskipun tidak jarang strategi terbaik kadang juga bisa menjadi gagal. Strategi bisnis dalam mempengaruhi pemerintah adalah :
1) Informasi strategi :
a. Melobi
b. Komunikasi langsung
c. Mengambil informasi dari pakarnya
2) Keuangan – strategi imbalan
a. Berkontribusi dalam politik
b. Membangun ekonomi
c. Bantuan konsultasi politik
d. Perwakilan perusahaan dalam politik

Sumber : https://intergalactictravelbureau.com/